RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mendorong pemerintah Indonesia untuk turut melakukan hal yang sama dengan negara maju dalam memperkuat keamanan siber.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa peran infrastruktur digital, begitu penting untuk merespons ancaman siber yang bisa terjadi kapan saja.

“Kita harus mengimplementasikan strategi keamanan siber yang komprehensif, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta investasi yang signifikan dalam teknologi keamanan,” ujar Firdaus di Kantor SMSI, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Teranyar, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya terserang ransomware yang mengakibatkan gangguan serius pada 282 data lembaga pemerintahan, termasuk 30 kementerian dan lembaga, serta 48 lembaga kota.

Ransomware bernama BrainChipper, digunakan dalam serangan ini. Memblokir akses sistem pengguna kecuali tebusan sebesar US$ 8 juta atau sekitar Rp131 miliar dibayarkan.

Firdaus mendesak pemerintah untuk segera memulihkan akses yang terdampak dan meningkatkan keamanan sistem informasi nasional.

“Kami mengkritik tata kelola keamanan siber dan data yang masih memiliki banyak kelemahan. Kurangnya back-up data menunjukkan pemerintah abai terhadap risiko hilangnya data masyarakat,” kata Firdaus.

Menurutnya, kesiapan dan respons cepat terhadap serangan siber perlu ditingkatkan melalui strategi keamanan yang lebih baik.

Firdaus berharap, seluruh instansi pemerintah dan sektor terkait, lebih serius menangani masalah ini. Termasuk melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang ancaman siber serta penggunaan teknologi keamanan yang lebih canggih.

Firdaus juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komifo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta PT Telkom Indonesia untuk memperbaiki tata kelola keamanan siber dan data di Indonesia.

“Insiden ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih waspada dan proaktif dalam menghadapi ancaman siber,” ucap Firdaus.