Berdasarkan aturan DSA tersebut, perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban mereka akan mendapat denda sebanyak 6 persen dari omset global mereka. Masing-masing perusahaan teknologi itu memiliki waktu enam bulan untuk menerapkan tindakan mereka setelah mereka menandatangani aturan.

Selain itu, bagian lain dari aturan itu menyebut diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi iklan yang mengandung disinformasi dan memberikan transparansi yang lebih besar pada iklan politik.

Kepala Industri UE, Thierry Breton mengatakan, DSA akan berikan payung hukum untuk Kode Praktik melawan disinformasi, termasuk sanksi dissuasif yang berat.

“DSA memberikan payung hukum untuk Kode Praktik melawan disinformasi, termasuk sanksi dissuasif yang berat,” kata Thierry.

Wakil Presiden Komisi Vera Jourova juga mengatakan invasi Rusia ke Ukraina, yang disebut sebelumnya sebagai operasi khusus, mendukung beberapa perubahan dalam aturan tersebut.

“Setelah aturan itu beroperasi, kami akan lebih siap untuk mengatasi disinformasi, yang juga datang dari Rusia,” ujar Jourova.

Věra Jourová, wakil presiden Uni Eropa, secara khusus menunjuk kasus invasi Rusia ke Ukraina terkait rangkaian hoaks terbaru.

“Kode anti-disinformasi baru ini datang pada saat Rusia mempersenjatai disinformasi sebagai bagian dari agresi militernya terhadap Ukraina, tetapi juga ketika kita melihat serangan terhadap demokrasi yang lebih luas,” urainya.

Dikutip dari The Register, 33 entitas telah mendaftar dalam Kode Praktik ini. Platform media sosial, vendor perangkat lunak, perusahaan media, dan organisasi industri periklanan termasuk di antaranya.

Penandatangan punya waktu enam bulan untuk menerapkan langkah-langkah yang diuraikan dalam Kode Praktik.

Mereka diharapkan untuk memberikan laporan terperinci kepada Komisi UE pada awal 2023 yang merinci tindakan yang diambil untuk menegakkan komitmen soal hoaks ini.

Baca Juga : Fanny : Line Today Tutup dan Fokus Bisnis Teknologi Keuangan